Dampak Kebijakan Jepang dalam Bidang Sosial Budaya

ASTALOG.COM – Masa pendudukan Jepang di Indonesia memang tidak lama namun tindakan penjajahannya terhadap rakyat Indonesia cukup membekas. Hal ini dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Berdasarkan catatan sejarah, di awal Perang Dunia II tepatnya pada Mei 1940, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia lalu mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli 1940 mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.

Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukkan Asia Tenggara di bulan Desember 1941. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

DAMPAK KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA

1) Dibentuknya Romusha

Untuk membiayai perang pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng pertahanan. Awal mulanya, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya, selanjutnya di kota-kota dibentuk barisan romusha sebagai sarana propaganda.

Propaganda tersebut kemudian menarik para pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awal mulanya sukarela lama kelamaan berubah menjadi paksaan. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai, yang ada di setiap daerah. Para pekerja romusha itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan dan makan tidak diperhatikan.

Banyak pekerja romusha yang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mengembaikan citranya, jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusha sebagai “Pahlawan Pekerja” atau “Prajurit Ekonomi”. Mereka digambarkan sebagai sosok suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusha juga dikirim ke Birma, Muangthai, Vietnam, Serawak, dan Malaya.

2) Sulitnya Bahan Makanan

Saat itu kondisi masyarakat amat menyedihkan. Bahkan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi romusha. Gelandangan di kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya) semakin tumbuh subur. Tidak jarang pula mereka mati kelaparan di jalanan atau di kolong jembatan. Berbagai penyakit juga menjangkit rakyat Indonesia.

3) Barang Kebutuhan Sulit Terpenuhi

Pasar gelap juga semakin merajalela kala itu. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah.Bahan-bahan pakaian sulit didapatkan, bahkan orang-orang menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan.

4) Dikeluarkannya Kebijakan Perekonomian

Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang, banyak juga perkebunan yang dirusak lalu diganti tanamannya untuk keperluan perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisya.

Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, misalnya memperbaiki jalan, saluran air atau menanam pohon jarak (dilakukan secara bergantian). Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah tonarigumi (rukun tetangga) untuk memobilisasi massa dengan efektif.

5) Komunikasi Dikendalikan

Sementara itu, komunikasi di Indonesia mengalami kesulitan baik komunikasi antar pulau maupun komunikasi dengan dunia luar, karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang.

6) Pengembalian Nama Kota Berbahasa Belanda Menjadi Bahasa Indonesia

Semua nama kota yang menggunakan Bahasa Belanda diganti dengan Bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang dinamakan Keimun Bunka Shidosho.

7) Tindakan Sewenang-wenang Semakin Meningkat

Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Seringkali rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan dan disiksa. Kekejaman itu dilakukan oleh kempetai (polisi militer Jepang). Selain itu, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, namun ternyata hanya dipaksa untuk menjadi pekerja seks untuk para kempetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut dapat ditemukan di Semarang, Jakarta, Solo, dan Sumatera Barat.

 

 

PELAJARAN YANG BERKAITAN