Teori Trias Politica

Loading...

ASTALOG.COM – Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Pengertian Trias Politika

Trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

BACA JUGA:  Jelaskan Struktur Teks Dalam Biografi?

Teori-teori dalam Trias Politica
Teori teori dalam Trias Politika di dasari dengan teori fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif baik teori oleh Locke maupun Montesqiueu.

1. Lembaga Eksekutif
Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Fungsi – fungsi
a. Distribusi keuangan
b. Fungsi judicial
c. Mengadakan diplomasi dengan luar
d. Kekuasaan atas militer
e. Menjalankan hukum dan pemerintahan
f. Kekuatan legislatif

2. Lembaga Legislatif
Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem Presidentil, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

BACA JUGA:  Sebutkan Ciri Jaringan Adiposa

Fungsi – fungsi
a. Badan pembuat undang – undang
b. Keuangan
c. Fungsi judicial
d. Fungsi unsur pokok constituent
e. Fungsi pelaksana pemilihan
f. Pengontrol kebijakan luar
g. Pendengar keluhan rakyat

3. Lembaga Yudikatif
Lembaga kehakiman (atau kejaksaan) terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.

Fungsi – fungsi
a. Menetapkan hukum khusus
b. Menterjemahkan hukum
c. Membuat hukum baru
d. Menjelaskan undang – undang
e. Memberi gagasan atau nasehat
f. Memperjuangkan hak rakyat

Konsep Trias Politica
Konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan menjadi tiga pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam karyanya Treatis of Civil Government (1690) dan kemudian oleh Baron Montesquieu dalam karyanya L’esprit des Lois (1748). Konsep ini adalah yang hingga kini masih berjalan di berbagai negara di dunia. Trias Politica memisahkan tiga macam kekuasaan:
a. Kekuasaan Legislatif tugasnya adalah membuat undang-undang
b. Kekuasaan Eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang
c. Kekuasaan Yudikatif tugasnya adalah mengadili pelanggaran undang-undang

BACA JUGA:  Kelemahan dan Kelebihan Teknik Perkawinan Silang