Lahirnya Organisasi Militer

ASTALOG.COM – Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda.

Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya. Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa.

 

Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya (Malaysia).

PELAJARI:  Raja Kudungga Menganut Agama Apa?

Organisasi Militer Bentukan Jepang

 

Berikut ini Organisasi-Organisasi Militer Bentukan Jepang:

1. HEIHO
Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan senjata lain-lain. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang jumlah anggota Heiho mencapai 42.000 orang. Prajurit Heiho juga dikirim ke luar negeri untuk menghadapi pasukan Sekutu antara lain ke Malaya (Malaysia), Birma (Myanmar), dan Kepulauan Salomon. Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.

2. PETA
PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul Gotot Mangkupraja kepada Letjend. Kumakici Harada (Panglima Tentara ke-16). PETA di Sumatera dikenal dengan Gyugun. Pembentukan PETA ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. PETA bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. PETA merupakan tentara garis kedua. Di Jawa dibentuk 50 batalion PETA. Jabatan komando batalion dipegang oleh orang Indonesia tetapi setiap komandan ada pelatih dan penasihat Jepang. Tokoh-tokoh PETA yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani. Pergerakan massa rakyat dalam organisasi-organisasi di atas telah mendorong rakyat memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman terhadap kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya nasionalisme.

PELAJARI:  Pemanfaatan Jagung untuk Pangan dan Pakan

Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan Indonesia untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia di kekuasaan melalui kekuatan senjata. TNI awalnya sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kemudian dikonversi kembali ke Tentara Republik Indonesia (TRI).

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan membentuk Angkatan Bersenjata RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia RIS dibubarkan dan kembali ke negara kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (APRI).

PELAJARI:  Peranan Cacing

Pada tahun 1962, upaya penyatuan antara angkatan bersenjata dengan polisi negara menjadi sebuah organisasi yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan perintah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan peran dan mempertahankan pengaruh kelompok politik tertentu.