Mengapa Muh. Yamin Menyebut Kerajaan Sriwijaya Sebagai Negara Nasional Pertama?

ASTALOG.COM – Sejak permulaan tahun Masehi, hubungan antara India dan Nusantara sudah ramai. Hal itu menjadikan daerah pantai timur Sumatera bertambah ramai. Akibatnya, muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Kerajaan-kerajaan kecil yang muncul di pantai timur Sumatera sekitar abad ke-7 antara lain: Kerajaan Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan tersebut, yang berhasil berkembang mencapai kejayaan adalah Kerajaan Sriwijaya.

Mengenai pusat Kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, ada pula yang berpendapat di Jambi. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli adalah di Palembang dekat pantai dan tepi Sungai Musi.

 

Tidak banyak bukti sejarah yang menerangkan kapan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Bukti tertua datangnya dari berita Cina yaitu pada tahun 682 M terdapat seorang pendeta Tiongkok bernama I-Tsing yang ingin belajar agama Budha di India, singgah terlebih dahulu di Sriwijaya untuk mendalami bahasa Sanskerta selama 6 Bulan. Tercatat juga Kerajaan Sriwijaya pada saat itu dipimpin oleh Dapunta Hyang.

PELAJARI:  Upaya Pemanfaatan Potensi Lokasi Indonesia

Selain berita dari luar, terdapat juga beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, diantaranya adalah prasasti Kedukan Bukit (605S/683M) di Palembang. Isi dari prasasti terseubt adalah Dapunta Hyang mengadakan ekspansi 8 hari dengan membawa 20.000 tentara, kemudian berhasil menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dengan kemenangan itu Sriwijaya menjadi makmur. Dari kedua bukti tertua di atas bisa disimpulkan Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dengan raja pertamanya adalah Dapunta Hyang.

 

Kejayaan Kerajaan Sriwijaya

Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berada pada abad 9-10 Masehi dimana Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, dan India.

PELAJARI:  Latar Belakang dan Penyebab Perang Dunia I

Kerajaan Sriwijaya Sebagai Negara Nasional Pertama

Kerajaan Sriwijaya memegang peranan besar dalam peraturan politik di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menitik beratkan keagungan armadanya di lautan. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menjadi pusat perniagaan dan bahkan pusat kebudayaan agama Budha di Asia Tenggara. Kerajaan maritim ini mengadakan hubungan dengan Cina di Asia Timur dan India di Asia Selatan.

Kemakmuran Sriwijaya mendorong kerajaan itu mengembangkan diri dalam dunia kebudayaan. Universitas agama Budha berkembang dengan suburnya di kerajaan itu. Universitas ini terkenal sampai ke luar negeri, sehingga para musafir Cina, sebelum mencapai India terlebih dahulu tinggal beberapa lama di Sriwijaya untuk mempelajari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama Budha. Di samping itu, mereka juga mempelajari tata bahasa Sansekerta. Bahkan guru-guru besar tamu dari India seperti Dharmakirti mengajar di Sriwijaya.

PELAJARI:  Pengertian, Unsur-Unsur dan Contoh Dialog Interaktif di TV

Letak Sriwijaya yang baik pada jalan laut antara India dan Tiongkok memberikan kemajuan pesat pada pertumbuhan kerajaan itu. Kerajaan Sriwijaya menjadi penguasa utama di pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatra, Singapura dan pantai barat Malaysia sekarang, dan memiliki kekuasaan sepanjang Selat Malaka sampai ke daerah pantai Siam.

Inilah alasan mengapa Kerajaan Sriwijaya dapat dipandang sebagai penjelmaan negara kesatuan nasional yang pertama yang memenuhi syarat sebagai negara modern. Unsur-unsur ketuhanan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, keadilan sosial, kedaulatan dan sebagainya telah ada pada waktu itu.